Opini, redaction. - Kita hidup di era ketika negara dituntut serba cepat: cepat membangun, cepat mengeksekusi, cepat menghasilkan angka. Efisiensi menjadi mantra utama. Namun dalam kerangka keadilan sosial, kecepatan tidak selalu identik dengan ketepatan.
Dalam teori keadilan John Rawls, kebijakan publik seharusnya dirancang dengan prinsip difference principle: ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung. Pertanyaannya sederhana, apakah arah pembangunan kita benar-benar memihak kelompok paling rentan?
Jika pertumbuhan terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi, sementara pinggiran tertinggal dalam kualitas pendidikan dan layanan dasar, maka efisiensi berubah menjadi eksklusivitas. Negara tampak efektif, tetapi belum tentu adil.
Lebih jauh, Max Weber telah lama mengingatkan tentang bahaya rasionalitas instrumental, ketika birokrasi hanya mengejar target tanpa refleksi nilai. Ketika kebijakan direduksi menjadi capaian administratif, maka dimensi etiknya terpinggirkan.
Kritik ini bukan untuk menafikan capaian pembangunan. Justru sebaliknya: agar pembangunan tidak kehilangan ruhnya. Negara perlu memastikan bahwa setiap kebijakan diuji bukan hanya oleh indikator kinerja, tetapi juga oleh pertanyaan moral, siapa yang diuntungkan, siapa yang tertinggal?
Sebab bangsa tidak diukur dari seberapa cepat ia berlari, melainkan dari seberapa banyak warganya yang mampu ikut berjalan.