Opini - Pendidikan selalu disebut sebagai pondasi utama kemajuan bangsa. Namun, di balik slogan tersebut, ada ironi yang tak bisa lagi ditutupi, masih banyak guru yang menerima upah tidak sebanding dengan tanggung jawabnya, sementara anggaran untuk program-program lain, termasuk SPPG, terlihat jauh lebih besar dan cepat terealisasi.
Guru adalah ujung tombak pendidikan. Mereka bukan sekadar pengajar, tetapi juga mendidik karakter, sekaligus inspirator masa depan untuk generasi muda. Setiap hari, mereka mempersiapkan materi, menilai tugas, membimbing siswa yang mengalami kesulitan belajar, hingga mendampingi kegiatan di luar jam sekolah. Tanggung jawab itu tidak ringan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih ada guru, terutama honorer yang menerima upah jauh dari kata layak.
Di sisi lain, pemerintah terus menggencarkan berbagai program strategis, termasuk SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini tentu memiliki tujuan mulia, yakni memastikan peserta didik mendapatkan asupan gizi yang cukup. Tidak ada yang menolak pentingnya kebutuhan gizi bagi anak-anak. Namun, pertanyaan kritis muncul ketika alokasi anggaran untuk program tersebut terlihat besar, sementara kesejahteraan guru masih tertinggal.
Bagaimana mungkin kualitas pendidikan dapat meningkat jika para pendidiknya masih harus memikirkan kebutuhan dasar mereka sendiri? Profesionalisme memang menuntut dedikasi, tetapi dedikasi tidak bisa terus-menerus dibayar dengan ketidakpastian. Guru yang sejahtera akan lebih fokus, lebih produktif, dan lebih inovatif dalam mengajar. Sebaliknya, guru yang terus dibayangi persoalan ekonomi berpotensi kehilangan motivasi.
Opini ini bukan untuk membenturkan dua kepentingan, antara kebutuhan gizi siswa dan kesejahteraan guru. Keduanya sama-sama penting. Namun, kebijakan pemerintah seharusnya berjalan seimbang. Peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya dengan memperbaiki fasilitas atau menambah program baru. Sumber daya manusia, dalam hal ini guru, harus menjadi prioritas utama.
Jika negara ingin melahirkan generasi emas, maka investasi terbesar seharusnya diberikan kepada mereka yang membentuk generasi tersebut. Menganggarkan dana besar untuk program pendukung tanpa memastikan kesejahteraan guru adalah langkah yang timpang. Pendidikan bukan hanya soal infrastruktur dan program, tetapi tentang manusia yang menjalankannya.
Sudah saatnya pemerintah dan pemangku kebijakan mengevaluasi kembali prioritas anggaran pendidikan. Transparansi dan keberpihakan pada guru perlu diperkuat. Sebab, ketika guru dihargai secara layak, kualitas pendidikan akan meningkat secara alami.
Pada akhirnya, kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh kebijakan yang adil dan berpihak pada mereka yang bekerja di garis terdepan. Guru bukan sekadar profesi, mereka adalah pilar masa depan. Dan pilar itu tidak boleh terus dibiarkan rapuh. (YSIA)